Aborsi Menurut Berbagai Sudut Pandang

ABORSI

(Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Etikolegal dalam Praktek Kebidanan)

Disusun Oleh:

Kelompok I:

  1. Adhista Bondan Pratiwi (1403001)
  2. Anisa Wijayanti (1403005)
  3. Febriani Eka Ramadhani (1403019)
  4. Halimah Tusyadiyah (1403023)
  5. Ida Nur Hidayah (1403025)
  6. Khofia Kholfana (1403029)
  7. Madila Rustiana (1403030)

STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN

PRODI D III KEBIDANAN

2014/2015

KATA PENGANTAR

 

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan makalah yang berjudul ABORSI dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Makalah ini disusun sesuai dengan tugas yang diberikan dosen kepada penulis dengan lingkup aborsi baik di pandang dari segi hukum dan islam, penulis berharap makalah ini dapat diterima oleh dosen dan teman-teman mahasiswa lainnya.

Pada kesempatan ini tak lupa pula penulis ucapkan banyak terimah kasih kepada Dosen yang bersangkutan yang telah memberikan arahan sehingga penyusunan makalah ini dapat terselesaikan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan makalah yang selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalammu Allaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

 

Klaten, 04 Maret 2015

 

Penulis

 

DAFTAR ISI

 

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………….        i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………..       ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………..      iii

 

BAB I PENDAHULUAN

  • 1 Latar Belakang……………………………………………………………………. 1
  • 2 Tujuan. …………………………………………………………………………….. 1
  • 3 Rumusan Masalah……………………………………………………………….. 2
  • 4 Manfaat……………………………………………………………………………… 2

BAB II PEMBAHASAN

  • 1 Pengertian aborsi…………………………………………………………………. 3
  • 2 Penyebab aborsi………………………………………………………………….. 4
  • 3 Pandangan mengenai aborsi………………………………………………….. 6

2.3.1 Pandangan islam mengenai aborsi………………………….        6

2.3.2 Pandangan hukum mengenai aborsi……………………….        8

2.3.3 Pandangan kesehatan mengenai aborsi…………………..        13

2.3.4 Sudut pandang HAM………………………………………………..        13

2.3.5 Sudut pandang masyarakat…………………………………..        14

2.4  Akibat Aborsi……………………………………………………………………..        16

2.4.1 Segi Jasmani……………………………………………………….        16

2.4.2 Segi Psikologi……………………………………………………..        17

2.4.3 Segi Hukum………………………………………………………..        17

2.5 Upaya Penanganan dan Pelayanan……………………………………………….        19

BAB III PENUTUP

  1. Kesimpulan………………………………………………………………………… 21
  2. Saran…………………………………………………………………………………. 22

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………        23

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar Belakang

 

Sebagaimana kita ketahui kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh Pemberi kehidupan tersebut.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal.

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa dalam keputusan Munasnya pada tahun 1983 bahwa kehidupan dalam konsep Islam sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan, oleh karena itu pengguguran kandungan sejak adanya pembuahan hukumnya haram. Meskipun demikian, realitas di masyarakat menunjukkan legislasi dan fatwa tersebut tidak mampu mengurangi apalagi mencegah aborsi yang  kecenderungan angkanya terus meningkat.

  • Tujuan penulisan

Tugas ini dibuat sebagai bahan untuk belajar agar kita mengetahui serta memahami mengenai ketentuan aborsi dan kerugian – kerugiannya. Selain itu juga untuk memenuhi tugas terstruktur dari dosen mata kuliah Etikolegal.

  • Rumusan Masalah

 

  1. Apa pengertian aborsi ?
  2. Aborsi dari segi kesehatan?
  3. Apa saja penyebab dari aborsi?
  4. Bagaimana pandangan tentang aborsi?
    • Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari pembahasan makalah ini adalah kita dapat mengetahui serta memahami mengenai ketentuan aborsi dan kerugian – kerugiannya.

BAB II

PEMBAHASAN

 

  • Pengertian Aborsi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin, melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).

Pengertian aborsi juga disebutkan di dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate, bahwa aborsi adalah “to bring forth premature or stillbom offspring” (melahirkan bayi secara premature atau kegagalan dalam mengandung calon bayi).

Dalam pengertian lain juga disebutkan “spontaneous expulsion of a human fetus during the first 12 weeks of gestation” atau pengeluaran janin baik secara spontan maupun paksa selama dalam 12 minggu pertama dari kehamilan.

Dalam bahasa fiqh, aborsi dikenal dengan istilah al-ijhadl atau isqath al-haml yang berarti pengguguran kandungan. Menurut ilmu fiqh, aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau segala perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu.

Berdasarkan definisi dan pengertian yang ada, terdapat dua macam aborsi yaitu:

  1. Aborsi spontan (spontaneous abortion)

Aborsi spontan adalah keluarnya janin sebelum waktunya yang biasa terjadi pada kehamilan muda antara 1-3 bulan dengan penyebab yang tidak mudah diketahui, atau karena kegagalan leher rahim menahan janin tetap di  dalam rahim. Aborsi semacam ini tidak berakibat hukum. Namun apabila keguguran yang terjadi akibat orang lain secara tidak sengaja, misalnya menakut-nakuti, mengancam, mengejutkan yang menyebabkan terjadinya keguguran, maka hal ini dapat berakibat hukum.

  1. Aborsi yang disengaja(provocatus abortus)

Aborsi yang disengaja atau direncanakan terdapat dua macam :

  1. Pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas dasar indikasi medis yang  bertujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam jika kehamilan dipertahankan. Hal ini tidak berakibat hukum.
  2. Pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas dasar indikasi medis atau oleh bidan atau dukun yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga bisa berakibat hokum.
  • Penyebab dari aborsi

Karakteristik ibu hamil dengan abortus yaitu:

  1. Umur

Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30-35 tahun. Ibu-ibu yang terlalu muda seringkali secara emosional dan fisik belum matang, selain pendidikan pada umumnya rendah, ibu yang masih muda masih tergantung pada orang lain.

Keguguran sebagian dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan kehamilan remaja yang tidak dikehendaki. Keguguran sengaja yang dilakukan oleh tenaga nonprofesional dapat menimbulkan akibat samping yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan. Abortus yang terjadi pada remaja terjadi karena mereka belum matured dan mereka belum memiliki sistem transfer plasenta seefisien wanita dewasa.

Abortus dapat terjadi juga pada ibu yang tua meskipun mereka telah berpengalaman, tetapi kondisi badannya serta kesehatannya sudah mulai menurun sehingga dapat memengaruhi janin intra uterine.

  1. Jarak hamil dan bersalin terlalu dekat

Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun dapat menimbulkan pertumbuhan janin kurang baik, persalinan lama dan perdarahan pada saat persalinan karena keadaan rahim belum pulih dengan baik. Ibu yang melahirkan anak dengan jarak yang sangat berdekatan (di bawah dua tahun) akan mengalami peningkatan risiko terhadap terjadinya perdarahan pada trimester III, termasuk karena alasan plasenta previa, anemia dan ketuban pecah dini serta dapat melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

  1. Paritas ibu

Anak lebih dari 4 dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan janin dan perdarahan saat persalinan karena keadaan rahim biasanya sudah lemah. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas tinggi (lebih dari 3) mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal. Risiko pada paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetrik lebih baik, sedangkan risiko pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga berencana. Sebagian kehamilan pada paritas tinggi adalah tidak direncanakan.

  1. Riwayat Kehamilan yang lalu

Menurut Malpas dan Eastman kemungkinan terjadinya abortus lagi pada seorang wanita ialah 73% dan 83,6%. Sedangkan, Warton dan Fraser dan Llewellyn Jones memberi prognosis yang lebih baik, yaitu 25,9% dan 39% (Wiknjosastro, 2007).

 

 

  • Pandangan tentang aborsi
    • Pandangan islam bagi pelaku aborsi

Para ulama sepakat bahwa aborsi atau pengguguran kandungan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki setelah usia 120 hari, atau melewati bulan keempat usia kehamilan adalah haram. Karena diyakini bahwa pada saat itu telah terjadi kehidupan manusia secara penuh. Pengguguran pada fase ini dianggap sama dengan merusak jiwa yang dapat dikenai hukuman, baik di dunia maupun di akhirat.

Namun demikian, apabila pengguguran dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 120 hari, beberapa ulama berbeda pendapat :

  1. Sebagian pengikut Abu Hanifah, malikiyah, al-Ghazali, dan Ibn Hazm mengharamkan aborsi sejak terjadi pembuahan. Menurut Al-Ghazali, pengguguran janin yang telah berwujud adalah tindakan kriminal. Apabila kandungan sudah berupa segumpal darah atau daging, menggugurkannya adalah tindakan keji, dan jika roh sudak ditiupkan maka menggugurkannya merupakan kejahatan yang sangat keji.
  2. Al-Ramli, Ibn Hajar, dan sebagian pengikut Syafi’i membolehkan aborsi selama masih berupa nutfah atau ‘alaqah, yaitu sebelum usia kandungan mencapai 42 hari. Mereka berpedoman pada hadis riwayat Muslim (seperti telah disebut terdahulu) bahwa pada usia nufah di dalam rahim mencapai 42 malam, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihata, kulit, daging dan tulangnya.
  3. Abu Hanifah dan sebagian pengikut Syafi’i erta sebagian pengikut Ahmad ibn Hambali berpendapat bahwa awal kehidupan manusia dimulai pada saat nafkhat al-ruh ( peniupan roh ), yaitu pada usia kandungan 120 hari. Al-hashkafi dari mazhab Hanafi secara tegas membolehkan pengguguran kandungan sebelum usia janin genap empat bulan. Ketika ia ditanya,”Apakah pengguguran kandungan dibolehkan?” Ia menjawab, “Ya, sepanjang belum terjadi penciptaan, dan penciptaan itu hanya terjadi sesudah 120 hari.”
  4. Larangan aborsi telah dimuat dalam KUHP Pasal 346, di mana bagi perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu diancam penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara.

Sebuah kisah diriwayatkan dari Al-Baihaqi bahwa suatu hari Umar bin Khathab meminta seorang perempuan(yang sedang hamil) menemuinya. Perempuan tersebut sangat cemas seraya berkata, “Oh celaka, ada apa gerangan denganku?”. Di tengah perjalanan (untuk menghadap), tiba-tiba perutnya terasa sakit, lalu keguguran. Ia sempat menjerit dua kali sebelum akhirnya meninggal dunia.

Umar meminta pendapat para sahabat, sebagian mereka berpendapat Umar tidak bersalah, karena beliau seorang penguasa dan pendidik. Sementara Ali bin Abi Thalib hanya diam; kemudian Umar bertanya kepada  Ali, “Bagaimana pendapatmu wahai Abu al-Hasan?”. Ali menjawab, “Jika itu pendapat mereka, maka pendapat itu salah. Jika mereka berpendapat untuk membantumu, jelas mereka tidak memberimu nasihat yang baik. Engkau harus membayar diyat (ganti rugi) janin yang gugur tersebut. Sebab dengan memanggil perempuan hamil, engkau telah membuat perempuan tersebut keguguran (karena ketakutan)”. Umar akhirnya menerima pendapat Ali bin Abi Thalib.

Menurut Malik, seorang yang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan gugurnya kandungan, maka harus diberi sanksi meskipun janin masih berupa darah atau daging. Sementara Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa yang diberi sanksi hanyalah ketika janin sudah berbentuk manusia.

Menurut Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, tentang Aborsi menetapkan ketentuan hukum Aborsi sebagai berikut :

  1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
  2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.
  3. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
  4. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

o   Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

o   Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

  1. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.
  • Pandangan hukum bagi pelaku aborsi

Pelanggaran terhadap aborsi yang dilakukan menyangkut beberapa undang-undang yang dapat menjerat tindakan human trafficking seperti dibawah ini:

1)   Menurut KUHP dinyatakan bahwa ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, dan orang yang mendukung terlaksananya aborsi akan mendapat hukuman.

Pasal 229

  1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu
  2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
  3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pekerjaannya maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan

 

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

  1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  2. Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

  1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
  2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
Pasal 535

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangn atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan:

  1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun.
  2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut diancam hukuman 12 tahun, dan jika ibu hamil itu mati diancam 15 tahun
  3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
  4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk praktek dapat dicabut.
  • Selain KUHP, abortus buatan yang ilegal juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan :

Pasal 15

  1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
  2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
  3. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
  4. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
  5. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
  6. pada sarana kesehatan tertentu.

Pasal 80

Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

  • Pembaharuan Undang – Undang Kesehatan yaitu UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dijelaskan pula tentang aborsi.

Pasal 75

  1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  • indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  • kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;
  • Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

  1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  2. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  3. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  4. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  5. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

 

  • Sudut Pandang Kesehatan

Dari sudut pandang kesehatan aborsi:

  1. Dilegalkan

Dinegara yang melegalkan tindakan aborsi, negara tersebut beralasan karena sudah mempunyai tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan yang sudah lebih baik. Sehingga resiko untuk terkena komplikasi lebih kecil., sekaligus mereka dapat memanfaatkan kemajuan teknologi kedokteran.

Selain itu tidakan aborsi ini akan dilakukan karena telah melalui syarat-syarat, seperti tindakan ini memang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang kritis. Tapi tetap saja tenaga kesehatan tetap harus meminimalkan intervensi untuk melakukan tidakan aborsi, selagi hal yang menjadi penyebab aborsi dapat dicegah dan diatasi.

  1. Ilegal

Di negara yang pengakhiran kehamilnya belum legal, karena mereka masih menggunakan tenaga penolong persalinan yang masih tradisional seperti dukun yang memakai alat-alat yang yang sangat primitif dan tidak bersih. Sehingga resiko komplikasi yang akan didapatkan lebih besar. Selain itu diseluruh dunia, di negara-negara yang pengakhiran kehamilannya masih illegal, pengakhiran kehamilan ini merupakan penyebab utama kematian ibu.

Apabila aborsi tersebut sudah dilakukan, dari petugas kesehatan tetap harus memberikan konseling kontrasepsi yang pada intinya memberikan informasi kepada klien untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan berikutnya yang pada akhirnya akan mencegah aborsi sehingga tindakan aborsi semakin menurun.

  • Sudut Pandang HAM

Kesepakatan – kesepakatan di Konferensi Internasional Kependudukan dan pembangunan (ICPD) 1994 dan Konferensi Perempuan Sedunia (Beijing Conference 1995 dan Beijing Plus Five, 2000)

  1. Hak perempuan atas kehidupan dan keamanan pribadi;hak reproduksi individu yang tercantum dalam pasal 1 dan 3 Deklarasi Umum HAM PBB dan pasal 6.1 dan 9.1 dari Konvensi International Hak-hak Sipil dan Politik. Hak atas kehidupan ini menyuarakan bahwa pelayanan aborsi harus disediakan bagi perempuan yang hidup dalam keadaan bahaya oleh karena kehamilannya. Sebuah negara dapat dianggap melanggar hak ini bila menolak untuk melindungi perempuan dengan resiko kematian atau kekacauan sebagai akibat dari aborsi tidak aman. Sedangkan hak keamanan pribadi dapat diinterpretasikan sebagai perempuan tidak harus dibatasi apakah ia melanjutkan kehamilannya atau mengakhirinya, dan ia mempunyai hak untuk memutuskan bagi dirinya mengenai pengakhian kehamilan yang tidak dikehendakinya.
  2. Hak perempuan untuk memperoleh standar kesehatan yang tertinggi;hak asasi yang tercantum dalam paal 25 DUHAM. Untuk mencapai standar kesehatan tertinngi bagi perempuan, perempuan harus dapat akses atas pelayanan aborsi yang aman diantara layanan – layanan reproduksi lainnya, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan minimum.
  3. Hak perempuan untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmiah dan hak untuk memperoleh informasi:diakui dalam pasal 27.1 dan 19 DUKHAM. Hak ini untuk menjangkau akses pada teknologi terbaru (seperti aborsi secara medis, menstrual regulation), memprioritaskan penelitian pada kesehatan reproduksi serta akses yang penuh dan bebas atas informasi mengenai kesehatan reproduksi
  4. Dengan perkembangan hak asasi manusia, bila ditinjau dari kesepakatan dan komitmen internasional dan hukum nasional, Indonesia termasuk diantara negara-negara yang memperbolehkan aborsi hanya untuk menyelamatkan ibu.
  • Sudut Pandang Masyarakat

Aborsi dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika budaya ketimuran, karena budaya timur masih memegang kuat agamanya. Saat ini, masalah aborsi, dan, karenanya, masalah anti-aborsi menjadi sangat penting terutama untuk berkembang dengan baik, masyarakat pasca-industri. Jelas bahwa ini bukan masalah individu lagi tapi benar-benar masalah sosial karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan tetapi juga menghasilkan dampak serius terhadap situasi demografis di seluruh negeri dan pada suasana psikologis dalam masyarakat pada umumnya dan dalam keluarga pada khususnya. Tradisional, aborsi adalah titik argumen serius bagi dan melawan fenomena ini di sebagian besar masyarakat. Sebagai aturan, sebagian besar dari masyarakat adalah melawan aborsi tapi pada kondisi tertentu bahkan konservatif setuju bahwa aborsi mungkin diperlukan atau bahkan tak terelakkan. Lagi pula, masyarakat harus sangat berhati-hati mengatasi masalah cuaca untuk mendukung atau menolak sepenuhnya ide-ide aborsi tapi pada saat yang sama perempuan harus memiliki pilihan dan kesempatan untuk aborsi.

Pertama-tama, akan sangat penting untuk merujuk kepada beberapa data statistik yang membuktikan bahwa aborsi tidak dapat dilarang pointblank, khususnya di negara berkembang dengan baik. Tapi perlu untuk menggaris bawahi bahwa aborsi bukanlah masalah perempuan hanya itu masalah seluruh masyarakat. Untuk membuktikan pernyataan ini akan cukup untuk menyebutkan bahwa lebih dari 1000 serangan kekerasan terhadap klinik aborsi dan dokter berkomitmen 1977-1991 dan banyak serangan tetap tidak dilaporkan (Grimes, 1991). Jadi, itu berarti bahwa kelompok-kelompok sosial yang pasti sudah siap untuk mempertahankan kepercayaan mereka antiaborsi bahkan oleh pelanggaran hukum.

Pada saat yang sama, aborsi dapat menyebabkan masalah dalam keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat. Faktanya adalah bahwa sangat penting bagi seorang wanita untuk memiliki suasana yang mendukung dari bagian dari kerabat terdekat, yakni suami dan orangtua. Spesialis sangat merekomendasikan mengambil keputusan aborsi oleh kedua pasangan yang dapat membuat keluarga kuat sedangkan perselisihan dapat mengakibatkan perceraian. Tetapi juga penting bahwa perempuan tidak dapat dipaksa untuk aborsi juga. Jadi peran keluarga dalam mengambil keputusan tidak kurang penting dibandingkan pengaruh masyarakat atau keyakinan pribadi.

Dengan mempertimbangkan semua tersebut di atas, perlu untuk mengatakan bahwa aborsi, menjadi fenomena sosial, memiliki banyak lawan serta pendukung tetapi hanya sebagian kecil yang cukup radikal dan siap untuk menyangkal titik pandang yang berlawanan. Sebagian besar siap untuk menerima aborsi walaupun dalam kondisi tertentu. Ini berarti bahwa aborsi harus disahkan tetapi pada saat yang sama harus diatur secara ketat agar tidak membahayakan kesehatan wanita atau anak-anak mereka dalam kasus-kasus ketika aborsi mungkin yang dpt dihindari.

  • Akibat Aborsi
    • Segi Jasmani
  • Tindakan kuret pada Aborsi bisa menimbulkan efek-efek pendarahan atau infeksi, dan apabila dikerjakan bukan oleh dokter ahlinya maka alat-alat kuret yang dipakai mungkin tembus sampai ke perut dan dapat mendatangkan kematian.
  • Infeksi di rahim dapat menutup saluran tuba dan menyebabkan kemandulan.
  • Penyumbatan pembuluh darah yang terbuka oleh gelembung udara, karena banyak pembuluh darah yang terbuka pada luka selaput lendir rahim dan gelembung udara bisa masuk ikut beredar bersama aliran darah dan apabila tiba pada pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu pada jantung, paru-paru, otak atau ginjal, maka bisa mengakibatkan kematian.
  • Perobekan dinding rahim oleh alat-alat yang dimasukkan ke dalamnya akan mengakibatkan penumpukan darah dalam rongga perut yang makin lama makin banyak yang menyebabkan kematian.
  • Penanganan Aborsi yang tidak steril bisa mengakibatkan keracunan yang membawa kepada kematian.
  • Menstruasi menjadi tidak teratur.
  • Tubuh menjadi lemah dan sering keguguran
  • Segi Psikologis
  • Pihak wanita: Setelah seorang wanita melakukan tindakan Aborsi ini, maka ia akan tertindih perasaan bersalah yang dapat membahayakan jiwanya. Kalau tidak secepatnya ditolong, maka ia akan mengalami depresi berat, frustrasi dan kekosongan jiwa.
  • Pihak pria: Rasa tanggung jawab dari si pria yang menganjurkan Aborsi akan berkurang, pandangannya tentang nilai hidup sangat rendah, penghargaannya terhadap anugerah Allah menjadi merosot.
  • Segi Hukum

KUHP di Indonesia yang diberlakukan sejak 1918 tidak membenarkan tindakan Aborsi dengan dalih apapun. Aborsi dianggap tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman, yang diatur dalam pasal 283, 299, 346 hingga 349 dan 535).

Selain hal yang disebutkan di atas, ada akibat yang lebih buruk dan biasa disebut dengan PAS (Post Abortion Syndrome). Post Abortion Syndrome adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sekumpulan gejala fisik dan psikis yang terjadi paska terjadinya aborsi. PAS merupakan gangguan stress dan traumatik yang biasanya terjadi ketika seorang perempuan yang post-abortive tidak dapat menghadapi respon emosional yang dihasilkan akibat trauma aborsi. PAS terjadi berbeda-beda pada setiap orang tergantung berat atau tidaknya gejala yang terjadi, PAS dianggap telah berat ketika kondisi seorang perempuan post-abortive sudah mengarah pada gejala yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya ataupun keselamatan dirinya.

PAS dapat terjadi tidak lama setelah aborsi atau bisa saja baru muncul ke permukaan beberapa bulan hingga bertahun-tahun kemudian. Banyak perempuan yang takut untuk membicarakannya karena merasa malu telah melakukan aborsi. Hal inilah yang kemudian membuat trauma tersebut terpendam di bawah alam sadar mereka hingga mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi mereka dalam berpikir, berperilaku dan bahkan mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka di kemudian hari.

Post Abortion Syndrome tidak hanya terjadi pada perempuan post-abortive, namun juga pada laki-laki post-abortive, dalam arti pasangan perempuan post-abortive yang juga berperan penting dalam membuat pilihan aborsi. Namun pada lelaki post-abortive biasanya gejalanya ringan berupa gangguan emosi ringan seperti rasa malu, perasaan bersalah, bersedih dan menyesal. Perempuan post-abortive bisa mengalami gejala lebih berat karena mereka secara langsung baik itu fisik ataupun emosi langsung berhubungan dengan trauma aborsi.

Dr. Anne Speckhard, Ph.D. Pada studinya mengenai Post Abortion Syndrome menemukan beberapa fakta seputar efek aborsi terhadap perempuan:

Kejadian yang berhubungan dengan Aborsi:

o    23% berhalusinansi yang berhubungan dengan aborsi

o    35% merasa di datangi/melihat bayi yang telah di aborsi

o    54% bermimpi buruk yang berhubungan dengan aborsi

o    69% merasakan “kegilaan”

o    73% mengalami flash back memori ketika terjadi aborsi

o    81% mengalami perasaan seakan bayi tersebut masih ada

Masalah perilaku yang sering terjadi pasca Aborsi:

o   61% meningkatkan penggunaan alcohol

o   65% memiliki dorongan untuk bunuh diri

o   69% mengalami gangguan seksual

o   73% mengalami flash back memori ketika terjadi aborsi

o   77% mengalami kesulitan untuk berkomunikasi

o   81% sering menangis

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

–         Kehilangan harga diri (82%)

–         Berteriak-teriak histeris (51%)

–         Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)

–         Ingin melakukan bunuh diri (28%)

–         Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)

–         Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)

  • UPAYA PENANGANAN DAN PELAYANAN

Membendung perilaku aborsi tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Hal ini diperlukan kerjasama lintas sektoral secara komprehensif dan berkelanjutan. Tentu saja dimulai dari hal terkecil yang bersifat pencegahan hingga pertolongan pasca aborsi. Upaya-upaya dan pelayanan tersebut dapat kita rangkum dalam penjelasan berikut ini:

  1. Memberikan edukasi seks di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan masih banyaknya para remaja kita yang mempelajari fungsi reproduksi para sudut “kenikmatan” nya saja tanpa memandang efek-efek negatif di kemudian hari. Maka harapannya dengan pemahaman yang tepat dan lengkap, maka remaja akan dapat membuat keputusan yang tepat untuk menjaga kesucian dirinya masing-masing.
  2. Menanamkan kembali nilai-nilai moral sosial dan juga keagamaan akan penting dan mulianya untuk menjaga kehormatan diri. Kebanyakan, para remaja ini karena memang semenjak kecil sudah dijauhkan oleh norma-norma yang mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan sedangkan media gencar mempromosikan tayangan-tayangan yang berbau seksualitas dengan mengedepankan nafsu semata. Ditambah lagi akses pornografi yang dapat dengan mudah didapatkan melalui internet via komputer maupun handphone.
  3. Menguatkan kembali kontrol sosial di masyarakat. Tidak dipungkiri yang menjadikan remaja bebas melakukan apa saja adalah karena semakin melemahnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Misalkan saja ada sepasang pelaku “pacaran” yang diperbolehkan orang tuanya berdua-duaan di dalam kamar. Meskipun tidak terjadi perzinahan di sana, namun itu dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang “lebih” untuk dilakukan pada lain kesempatan dan lain tempat. Begitu juga kontrol dari masyarakat itu penting ketika melihat ada pasangan muda-mudi yang menginap di kamar kostan dan bahkan terjadi berhari-hari. Hal ini sudah barang tentu dapat semakin mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dalam artian melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya baru boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang resmi.
  4. Para pelaku yang telah melakukan aborsi juga tak dapat dipandang sebelah mata. Mereka mempunyai hak untuk dapat kita tolong karena bisa saja hal telah mereka lakukan tersebut adalah suatu kekhilafan yang tak ingin diulanginya lagi. Maka, bagi para penyandang PAS, dapat kita tolong dengan memberikan pelayanan konseling serta dukungan sosial untuk dapat bangkit kembali menjalani kehidupan secara normal dengan diiringi taubat yang sebenar-benarnya (taubat nasukha).

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa:

  1. Aborsi dapat dikatakan sebagai pengguguran kandungan yang di sengaja dan saat ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan. Klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran, yaitu: abortus spontanea, abortus provokatus, abortus habitualis, missed abortion dan abortus septik. aborsi dapat terjadi karena beberapa sebab,yaitu: kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, kelainan pada plasenta, faktor maternal, kelainan traktus genitalia dan malu (aborsi ilegal).
  2. Menggugurkan anak hasil perkosaan tidak memberikan solusi tepat karena dalam hal ini janin yang dikandung mempunyai hak untuk hidup karena secara kedaruratan medis memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan anak memang dapat dilahirkan. Jalan keluar yang tepat adalah dengan memberikan konseling secara khusus baik dari konselor ataupun pemuka agama, dan melakukan terapi khusus kepada korban. Janin yang dikandung sebaiknya tetap dilahirkan, jika si ibu tidak menginginkan anaknya tersebut dapat dijauhkan dari sang ibu jika janin dilahirkan. Setelah paska melahirkan si korban juga harus tetap diberikan terapi dan konseling khusus kalau memang mengalami trauma secara psikis sampai dia sembuh dan dapat menerima kembali anak tersebut.
  3. Ketentuan Yuridis pengguguran kandungan dilakukan oleh korban perkosaan diberikan perlindungan hak-hak korban secara umum dalam KUHAP pada Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101. Dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5, Pasal 12, Pasal 37, Pasal 38. Serta Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 2, Pasal 75, Pasal 77, yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
  4. SARAN

Saran yang dapat kami berikan yaitu :

  • Diharapkan setelah penyampaian materi ini kita semua bisa menambah wawasan pengetahuan mengenai bahaya dan hukum aborsi.
  • Apabila ada kesalahan penulisan dalam pembuatan makalah ini, mohon dikoreksi agar dalam pembuatan makalah yang selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

 


DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Elga Sarapung dkk, Ed. 1999, Agama dan Kesehatan Reproduksi, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
  2. Sudraji Sumapraja, 2001, Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan ; Makalah Disampaikan pada Lokakarya Aborsi dan Perspektif Fiqh Kontemporer di Hotel Indonesia Jakarta
  3. http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan
  1. Anonim, 2007. Aborsi di Indonesia. http://www. Kesrepro.info
  2. http://www.bimakini.com/index.php/opini/item/3335-aborsi-adalah-kejahatan-ham
  3. http://murtini-tini.blog.ugm.ac.id/2011/10/26/aborsi-dan-ham/
  1. http://www.ahmadzain.com/…/hukum-aborsi-dalam-islam/
Iklan
Dipublikasi di Tak Berkategori | Tag | 1 Komentar

Hubungan SPK dengan hukum perundangan

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Bidan sebagai tenaga perawat mempunyai tanggung jawab utama yaitu melindungi masyarakat / publik, profesi keperawatan dan praktisi perawat.Praktek Bidan ditentukan dalam standar organisasi profesi dan system pengaturan serta pengendaliannya melalui perundang – undangan yang ada, dimanapun bidan itu bekerja.Kebidanan hubungannya sangat banyak keterlibatan dengan segmen manusia dan kemanusiaan, oleh karena berbagai masalah kesehatan actual dan potensial. Kebidanan memandang manusia secara utuh dan unik sehingga praktek kebidanan membutuhkan penerapan ilmu Pengetahuan dan keterampilan yang kompleks sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan objektif pasien/klien. Keunikan hubungan bidan dan klien harus dipelihara interaksi dinamikanya dan kontuinitasnya.

Penerimaan dan pengakuan organisasi profesi bidan sebagai pelayanan profesional diberikan oleh bidan profesional sejak tahun 1983, maka upaya perwujudannya bukanlah hal mudah di Indonesia. Disisi lain kebidanan di Indonesia menghadapi tuntutan dan kebutuhan eksternal dan internal yang kesemuanya membutuhkan upaya yang sungguh – sungguh dan nyata keterlibatan berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan. Dalam kaitannya dengan tanggungjawab utama dan komitmen tersebut di atas maka IBI harus memberikan respon, sensitive serta peduli untuk mengembangkan standar praktek kebidanan. Dalam menjalankan tugas dan praktiknya, bidan bekerja berdasafrkan pada pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan, dank ode etik profesi yang dimilikinya.

 

 

 

  1. Rumusan Masalah

 

  1. Apakah definisi Standar Praktik dan Hukum Perundangan?
  2. Apa saja Standar Praktik Bidan di Indonesia?
  3. Hukum Perundangan di Indonesia.
  4. Hubungan Standar Profesi dan Hukum Perundangan di Indonesia

 

 

  1. Tujuan

Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk menambah wawasan kepada mahasiswa kebidanan tentang hubungan standar praktik kebidanan dengan hukum/ peraturan perundang-undangan, serta melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak sesuai dengan standar praktik bidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

                                                    PEMBAHASAN     

 

  1. Definisi Standar Praktik dan Hukum Perundangan

Praktik kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan / asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan managemen kebidanan. Standar praktik kebidanan adalah uraian pernyataan tentang tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai. Standar asuhan kebidanan berarti pernyataan kualitas yang diinginkan dan dapat dinilai dengan pemberian asuhan kebidanan terhadap pasien/klien. Hubungan antara kualitas dan standar menjadi dua hal yang saling terkait erat, karena malelui standar dapat dikuantifikasi sebagai bukti pelayanan meningkat dan memburuk. Hukum perundangan adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tata tertib didalam suatu masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum perundangan dilihat dari isinya terdiri dari norma atau kaidah tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak, apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan.

 

  1. Standar Praktik Bidan di Indonesia

Standar I : Metode Asuhan

Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah: pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.

Difinisi Operasional:

  1. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.
    2. Format manajemen kebidanan terdiri dari: format pengumpulan data, rencana format pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.

Standar II: Pengkajian Data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.
Difinisi Operasional:

  • Ada format pengumpulan data
  • Pengumpulan data dilakukan secara sistimatis, terfokus, yang meliputi data:
    Demografi identitas klien.
  • Riwayat penyakit terdahulu.
  • Riwayat kesehatan reproduksi.
  • Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi.
  • Analisis data.
  • Data dikumpulkan dari:
    Klien/pasien, keluarga dan sumber lain.
    • Tenaga kesehatan.
    • Individu dalam lingkungan terdekat.
  • Data diperoleh dengan cara:
    Wawancara
    • Observasi.
    • Pemeriksaan fisik.
    • Pemeriksaan penunjang.

Standar III : Diagnosa Kebidanan
Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulan.
Difinisi Operasional:

  • Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien atau suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan kebutuhan klien.
  • Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistimatis mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien.

Standar IV : Rencana Asuhan
Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.
Difinisi Operasional :

  1. Ada format rencana asuhan kebidanan
  2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi.

Standar V: Tindakan

Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien: tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien.
Difinisi Operasional

  1. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi.
  2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi.
  3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien.
  4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi.
  5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman.
  6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia.

Standar VI : Partisipasi Klien

Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
Difinisi Operasional

  1. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang:
    Status kesehatan saat ini
    • Rencana tindakan yang akan dilaksanakan.
    • Peranan klien/keluarga dalam tindakan kebidanan.
    • Peranan petugas kesehatandalam tindakan kebidanan.
    • Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan.
  2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindak kegiatan.

Standar VII :Pengawasan

Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien.

Difinisi Operasional

  1. Adanya format pengawasan klien.
  2. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sistimatis un¬mengetahui keadaan perkembangan klien.
  3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan.

Standar VIII :Evaluasi

Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindak kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.

Difinisi Operasional

  • Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan. Menyesuaikan    dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.
  • Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan
  • Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan.

Standar IX : Dokumentasi

Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan.

Definisi oprasional :

  • Dokumentasi dilaksanakan untuk di setiap langkah managemen kebidanan.
  • Dokumentasi dilaksanakan secara jujur, sistematis, jelas, dan ada yang bertanggung jawab.
  • Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 50 penjelasan menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan” standar profesi ”adalah batasan kemampuan ( knowledge, skill and professional attitude ) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Dalam melaksanakan profesinya, Bidan memiliki 9 (sembilan) kompetensi yaitu :

  1. Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.
  2. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua.
  3. Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu.
  4. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.
  5. Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan mneyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat.
  6. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan.
  7. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun).
  8. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komperhensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat.
  9. Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

Setiap Kompetensi dilengkapi dengan Pengetahuan dan keterampilan dasar, pengetahuan dan keterampilan tambahan, yang wajib dimiliki dan dilaksanakan dalam melakukan kegiatan asuhan kebidanan, Setiap Bidan harus bekerja Secara profesional dalam melaksanakan profesi asuhan kebidanan, dan dalam melaksanakan profesi tersebut Bidan harus bekerja sesuai standar yang meliputi meliputi : standar pendidikan, standar falsafah, standar organisasi, standar sumber daya pendidikan, standar pola pendidikan kebidanan, standar kurikulum, standar tujuan pendidikan, standar evaluasi pendidikan, standar lulusan, standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan, standar organisasi, standar falsafah, standar sumber daya pendidikan, standar program pendidikan dan pelatihan, standar fasilitas, standar dokumen penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan, standar pengendalian mutu Standar Pelayanan Kebidanan, standar falsafah, Standar Administrasi Dan Pengelolaan, Standar Staf Dan Pimpinan, Standar Fasilitas Dan Peralatan, Standar Kebijakan Dan Prosedur, Standar Pengembangan Staf Dan Program Pendidikan, Standar Asuhan, Standar Evaluasi Dan Pengendalian Mutu, standar praktik kebidanan, Standar metode asuhan, Standar pengkajian, Standar Diagnosa kebidanan, standar rencana asuhan, standar tindakan, standar partisipasi klien, standar pengawasan, standar evaluasi, standar dokumentasi.

 

  1. Hukum Perundangan di Indonesia

Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik kebidanan:

  1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.
  2. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan terbatas untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung. UU ini boleh dikatakan sudah usang karena hanya mengkalasifikasikan tenaga kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana). UU ini juga tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai jenis tenaga sarjana keperawatan seperti sekarang ini dan perawat ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung jawab mandiri karena harus tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.
  3. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis. Pada pasal 2, ayat (3) dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun.Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasaal 2 memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukan terhadapnya UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak jelas dalam UU tersebut sebagai contoh bagaimana sistem rekruitmen calon peserta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak menjalankan wajib kerja dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU ini, lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga kesehatan akademis termasuk dokter, sehingga dari aspek profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung jawab terhadap pelayanannya sendiri.
  4. SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979 Membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu paramedis keperawatan (temasuk bidan) dan paramedis non keperawatan. Dari aspek hukum, suatu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga termasuk katagori tenaga keperawatan.
  5. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980 Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diijinkan. Dokter dapat membuka praktik swasta untuk mengobati orang sakit dan bidang dapat menolong persalinan dan pelayanan KB. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi profesi keperawatan. Kita ketahui negara lain perawat diijinkan membuka praktik swasta. Dalam bidang kuratif banyak perawat harus menggatikan atau mengisi kekurangan tenaga dokter untuk menegakkan penyakit dan mengobati terutama dipuskesmas-puskesma tetapi secara hukum hal tersebut tidak dilindungi terutama bagi perawat yang memperpanjang pelayanan di rumah. Bila memang secara resmi tidak diakui, maka seyogyanya perawat harus dibebaskan dari pelayanan kuratif atau pengobatan utnuk benar-benar melakukan nursing care.
  6. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 4/Menpan/1986, tanggal 4 November 1986, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan sistem kredit point. Dalam sisitem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau naik pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka kredit tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah : Penyenang Kesehatan, yang sudah mencapai golingan II/a, Pengatur Rawat/Perawat Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan Sarjana/S1 Keperawatan. Sistem ini menguntungkan perawat, karena dapat naik pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/golongan atasannya
  7. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan profesional karena dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan,maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.
  8. BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 3

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

  1. Pasal 1 Ayat 4

Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

  • Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor:
    1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat (sebagai revisi dari SK No. 647/MENKES/SK/IV/2000)
  1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 :
  2. Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
    Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh Indonesia (garis bawah saya).
  4. Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia (garis bawah saya). ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 351, 338 bahkan bisa juga dikenakan pasal 340 KUHP. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang menyangkut Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1a) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan :“barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenagan dengan sengaja : melakukan pengobatan dan atau peraywatan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” perorangan/berkelompok (garis bawah saya).

Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

  1. BAB III Perizinan, Pasal 8 :
  2. Perawat dapat melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktek perorangan/atau berkelompok.
  3. Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK (garis bawah saya).
  4. Perawat yang melakukan praktek perorangan/berkelompok harus memiliki SIPP (garis bawah saya).

Pasal 9 Ayat 1 SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Pasal 10 SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
Pasal 12 (1).SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

 

  1. Hubungan Standar Profesi dan Hukum Perundangan di Indonesia

Hubungan hukum perundang-undangan dan hokum yang berlaku dengan tenaga kesehatan adalah: Klien sebagai penerima jasa kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah pemberi jasa. Hubungan timbale balik ini mempunyai dasar hokum yang merupakan peraturan pemerintah. Klien sebagai penerima jasa kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah:

Hak dan Kewajiban Bidan

  1. Hak bidan
  • Bidan berhak mendapat perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
  • Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap timgkat jenjang pelayanan kesehatan
  • Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.
  • Bidan berhak atas privasi/kerahasiaan dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
  • Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
  • Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai
  • Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.
  1. Kewajiban bidan
  • Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hokum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
  • Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.
  • Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
  • Bidan wajib member kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga.
  • Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
  • Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
  • Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul.
  • Bidan wajib meminta persetujuan tertulis atas tindakan yang akan dilakukan.
  • Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
  • Bidan wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal dan non formal.
  • Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan.

Hak dan kewajiban pasien.

  1. Hak pasien
  2. Pasien mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan/keperawatan yang akan diterimanya.
  3. Pasien berhak memperoleh informasi lengkap dari dokter yang memeriksanya berkaitan dengan diagnosis, pengobatan dan prognosis dalam arti pasien layak untuk mengerti masalah yang dihadapinya.
  4. Pasien berhak untuk menerima informasi penting dan memberikan suatu persetujuan tentang dimulainya suatu prosedur pengobatan, serta resiko penting yang kemungkinan akan dialaminya, kecuali dalam situasi darurat.
  5. Pasien berhak untuk menolak pengobatan sejauh diizinkan oleh hukum dan diinformasikan tentang konsekuensi tindakan yang akan diterimanya.
  6. Pasien berhak mengetahui setiap pertimbangan dari privasinya yang menyangkut program asuhan medis, konsultasi dan pengobatan yang dilakukan dengan cermat dan dirahasiakan.
  7. Pasien berhak atas kerahasiaan semua bentuk komunikasi dan catatan tentang asuhan kesehatan yang diberikan kepadanya.
  8. Pasien berhak untuk mengerti bila diperlukan rujukan ketempat lain yang lebih lengkap dan memperoleh informasi yang lengkap tentang alasan rujukan tersebut, dan RS yang ditunjuk dapat menerimanya.
  9. Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang hubungan RS dengan instansi lain, seperti instansi pendidikan atau instansi terkait lainnya sehubungan dengan asuhan yang diterimanya.
  10. Pasein berhak untuk memberi pendapat atau menolak bila diikutsertakan sebagai suatu eksperimen yang berhubungan dengan asuhan atau pengobatannya.
  11. Pasien berhak untuk memperoleh informasi tentang pemberian delegasi dari dokternya ke dokter lainnya, bila dibutuhkan dalam rangka asuhannya.
  12. Pasien berhak untuk mengetahui dan menerima penjelasan tentang biaya yang diperlukan untuk asuhan kesehatannya.
  13. Pasien berhak untuk mengetahui peraturan atau ketentuan RS yang harus dipatuhinya sebagai pasien dirawat.
  14. Kewajiban pasien
  15. Pasien atau keluarganya wajib menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada diinstitusi kesehatan dan keperawatan yang memberikan pelayanan kepadanya.
  16. Pasien wajib mematuhi segala kebijakan yanga da, baik dari dokter ataupun perawat yang memberikan asuhan.
  17. Pasien atau keluarga wajib untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter atau perawat yang merawatnya.
  18. Pasien atau keluarga yang bertanggungjawab terhadapnya berkewajiban untuk menyelesaikan biaya pengobatan, perawatan dan pemeriksaan yang diperlukan selama perawatan.
  19. Pasien atau keluarga wajib untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujuinya.

Di dalam praktek apabila terjadi pelanggaraan praktek kebidanan, aparat penegak hukum lebih cenderung mempergunakan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Sehingga masyarakat sangat berharap adanya pemahaman yang baik dan benar tentang beberapa piranti hukum yang mengatur pelayanan kesehatan untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang kebidanan dengan baik dan benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Standar praktik kebidanan adalah uraian pernyataan tentang tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai.
Hukum perundangan adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tata tertib didalam suatu masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam melaksanakan praktiknya terdapat sembilan standar praktik kebidanan yaitu metode asuhan, pengkajian, diagnosa kebidanan, rencana asuhan, tindakan, partisipasi klien, pengawasan, evaluasi,dan dokumentasi.Dalam pelaksanaan praktiknya bidan berpegang pada beberapa peraturan perundangan.

Klien sebagai penerima jasa kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah pemberi jasa. Hubungan timbale balik ini mempunyai dasar hokum yang merupakan peraturan pemerintah. Klien sebagai penerima jasa kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa sama-sama mempunyai hak dan kewajiban

  1. Saran

Bidan merupakan suatu profesi kesehatan yang bekerja untuk pelayanan masyarakat dan berfokus pada Kesehatan Reproduksi Perempuan, Keluarga Berencana, kesehatan bayi dan anak balita, serta Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Standar Profesi ini terdiri dari Standar Kompetensi Bidan Indonesia, Standar Pendidikan, Standar Pelayanan Kebidanan, dan Kode Etik Profesi.
Standar praktik bidan yang berhubungan dengan profesi, wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap bidan dalam mengamalkan amanat profesi kebidanan.

 

 

 

Daftar Pustaka

  1. Heni Puji Wahyuningsih, Asmar Yetti Zein.2005.Etika Profesi Kebidanan.Yogyakarta: Fitramaya
  2. http://yonokomputer.com/2014/03/hubungan-standar-praktik-dengan-hukum-perundangan/
  3. http://calondosenbidan.blogspot.com/2014/11/hubungan-standar-praktek-bidan-spk.html

 

 

 

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Halo dunia!

Ini adalah pos pertama Anda. Klik tautan Sunting untuk mengubah atau menghapusnya, atau mulai pos baru. Jika Anda menyukai, gunakan pos ini untuk menjelaskan kepada pembaca mengapa Anda memulai blog ini dan apa rencana Anda dengan blog ini.

Selamat blogging!

| 1 Komentar